Moratorium Smelter Nikel RI Disorot Media China
SCMP menyoroti rencana moratorium smelter nikel Indonesia yang dinilai berpotensi berdampak pada investor China. Pemerintah masih mengkaji pembatasan fasilitas penghasil produk setengah jadi.
Rencana moratorium smelter nikel baru di Indonesia menjadi perhatian media China. South China Morning Post (SCMP) menyoroti kemungkinan kebijakan itu mengganggu investor, terutama perusahaan asal China yang memiliki peran besar dalam industri pemurnian nikel di Tanah Air.
Pemerintah mempertimbangkan pembatasan pembangunan smelter yang menghasilkan produk nikel setengah jadi. Langkah tersebut dikaitkan dengan kelebihan pasokan di pasar global yang menekan harga, sekaligus upaya memperkuat struktur industri nasional.
Wacana itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan opsi moratorium masih akan dibahas dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Investor China dinilai berpotensi terdampak
Dalam pemberitaannya pada Sabtu (10/10/2026), SCMP menyoroti besarnya keterlibatan modal China dalam industri nikel Indonesia. Perkiraan Centre for Advanced Defense Studies, lembaga yang berbasis di Amerika Serikat, menyebut investasi China menyumbang sekitar 75 persen dari industri pemurnian nikel Indonesia.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan rencana pembatasan berpotensi berpengaruh terhadap pelaku usaha China. Nukila Evanty, anggota dewan penasihat lembaga penelitian Asia Centre yang berbasis di Indonesia, menilai perusahaan dan modal asal China kemungkinan merasakan dampak signifikan.
“Investor China kemungkinan akan terdampak secara signifikan karena perusahaan dan modal China memainkan peran besar dalam industri pertambangan dan peleburan nikel Indonesia,” kata Nukila.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan keputusan untuk menghentikan pembangunan smelter. Bahlil menyatakan pemerintah masih mengkaji industri mana yang dapat dilanjutkan dan mana yang perlu dibatasi, terutama fasilitas yang terlalu banyak menghasilkan produk setengah jadi.
Produk seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel matte diperkirakan menyumbang sekitar 50–60 persen dari total produksi nikel Indonesia. Keduanya memiliki kegunaan berbeda: NPI terutama menjadi bahan baku baja tahan karat, sementara nickel matte digunakan dalam produksi baterai kendaraan listrik.
Pemerintah kaji smelter di tengah oversupply
Bahlil menyampaikan rencana itu dalam pidato di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi tersebut, kata Bahlil, memicu kelebihan pasokan dan ikut menekan harga nikel.
“Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan,” ujar Bahlil.
Ia juga menyebut pemerintah tengah mengkaji pembatasan bagi industri yang menghasilkan produk setengah jadi apabila kondisi oversupply global berlanjut. Bahlil mengaitkan tekanan harga dengan besarnya kapasitas dan cadangan yang tersedia.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” kata Bahlil, merujuk pada kondisi pasokan nikel yang dinilai melampaui kebutuhan.
Rencana moratorium menempatkan dua pertimbangan dalam satu pembahasan: mengendalikan pasokan dan memperkuat industri pengolahan dalam negeri, sekaligus mempertimbangkan dampaknya bagi investasi yang sudah berperan besar di sektor tersebut. Namun, bentuk pembatasan maupun industri yang akan terkena kebijakan belum diputuskan.
Keputusan moratorium masih menunggu pembahasan
Pemerintah kini perlu menentukan fasilitas mana yang tetap dapat beroperasi atau dikembangkan dan mana yang perlu dibatasi. Hasil kajian itu akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut sebelum dilaporkan kepada Presiden.
Bagi investor, kepastian mengenai arah kebijakan akan menjadi perhatian selama pemerintah menimbang respons terhadap kelebihan pasokan. Bagi industri nasional, pembahasan ini juga menyangkut jenis produk nikel yang akan menjadi fokus pengolahan berikutnya. Sampai keputusan resmi diambil, moratorium smelter nikel masih berupa opsi yang sedang dikaji.
