PSSI Pusat Tolak Akui Kongres PSSI Aceh

BANDA ACEH — PSSI Pusat menyatakan tidak akan mengakui hasil Kongres Biasa Pemilihan PSSI Aceh apabila kegiatan itu tetap digelar tanpa mengikuti instruksi penghentian sementara. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, setelah federasi mengirim surat kepada PSSI Aceh pada 24 September 2026.

Surat itu meminta seluruh tahapan kongres dihentikan sementara. PSSI Pusat menyebut keputusan tersebut diambil setelah menerima masukan dari sejumlah pemilik suara dan pemangku kepentingan sepak bola di Aceh, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh.

“Yang terpenting bagi kami bukan pada pasalnya, tetapi ada surat yang kami sampaikan pada PSSI Aceh,” kata Yunus dalam keterangan yang diterima AJNN, Selasa, 6 Oktober 2026. Ia menegaskan, kongres yang dilaksanakan tanpa mengindahkan surat tersebut tidak akan diakui oleh PSSI.

Surat penghentian dan perdebatan aturan kongres

Yunus mengatakan PSSI Pusat masih menelaah berbagai masukan yang diterima. Ia berharap PSSI Aceh menjalankan permintaan dalam surat resmi itu, meskipun PSSI Aceh disebut telah mengirimkan balasan yang menolak penghentian sementara kongres.

Menurut Yunus, PSSI Aceh berhak menyikapi surat tersebut. Namun, PSSI Pusat tetap meminta agar instruksi tertanggal 24 September dilaksanakan. Ia juga menekankan bahwa surat itu diterbitkan untuk memberi kepastian dalam penyelenggaraan kongres dan menjaga kegiatan organisasi tetap berjalan sesuai Statuta PSSI serta peraturan yang berlaku.

Salah satu hal yang diperdebatkan adalah Pasal 39 ayat (1) Statuta PSSI, termasuk ketentuan mengenai pemberitahuan agenda kongres 14 hari kerja. Yunus menyatakan aturan itu perlu dibaca bersama ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan kongres. Bagi PSSI Pusat, persoalan yang harus diperhatikan saat ini adalah adanya instruksi tertulis untuk menghentikan sementara tahapan kongres.

Ia juga mengatakan kehadiran PSSI Pusat dalam kongres harus dibuktikan melalui surat mandat resmi dari Ketua Umum PSSI. Tanpa mandat tersebut, menurut Yunus, perwakilan yang hadir tidak dapat dianggap mewakili PSSI Pusat dan kegiatan itu tidak dapat disebut sebagai kongres resmi federasi.

Masa kepengurusan PSSI Aceh segera berakhir

Persoalan kongres berlangsung menjelang berakhirnya masa kepengurusan PSSI Aceh yang disebut jatuh pada 10 Oktober 2026. Yunus mengatakan PSSI Pusat masih memiliki waktu untuk membahas langkah berikutnya dan akan meminta arahan Ketua Umum PSSI.

Salah satu kemungkinan yang akan dibicarakan adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan organisasi setelah masa kepengurusan berakhir. Namun, Yunus belum menyatakan keputusan telah diambil. Ia menyebut komunikasi internal masih perlu dilakukan sebelum PSSI menentukan langkah lanjutan.

Kongres pemilihan PSSI Aceh sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026. Dalam surat bernomor 5656/PGD/582/IX-2026, PSSI Pusat meminta penghentian seluruh tahapan kongres. PSSI menyatakan langkah tersebut mempertimbangkan dinamika sepak bola Aceh serta masukan dari anggota dan pemangku kepentingan.

Persip Pase ajak pemilik suara memboikot

Di tengah polemik itu, Persip Pase Aceh Utara mengajak para pemilik suara untuk memboikot kongres apabila tetap dilaksanakan. Presiden Klub Persip Pase, Ade Zulfhadli, mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa persiapan kongres masih berlangsung, meski PSSI Pusat telah meminta penghentian sementara.

Informasi tersebut, sebagaimana disampaikan Ade, belum dipastikan dalam bahan yang tersedia. Ia menilai pelaksanaan kongres tanpa persetujuan PSSI Pusat berisiko membuat hasilnya tidak diakui dan memunculkan persoalan bagi sepak bola Aceh. Persip Pase juga meminta PSSI mengambil tindakan terhadap pihak yang tetap menggelar kongres.

Polemik ini menempatkan PSSI Aceh, PSSI Pusat, dan para pemilik suara pada posisi yang perlu segera mendapat kejelasan. Keputusan mengenai kelanjutan kongres maupun kemungkinan penunjukan Plt akan menentukan arah organisasi setelah masa kepengurusan berakhir. Untuk sementara, PSSI Pusat meminta instruksi penghentian ditaati, sementara persoalan aturan dan proses kongres masih menjadi sumber perbedaan.